DPD LDII Kota SemarangLDII Usulkan Delapan Desa Binaan Tematik ke Kemendes PDT guna Akselerasi Kemandirian Desa
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui pengusulan delapan desa binaan tematik yang tersebar di berbagai wilayah strategis Indonesia. Usulan ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, dalam agenda audiensi bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, di kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada Senin (27/4).
Langkah ini merupakan respon cepat sekaligus tindak lanjut konkret atas arahan Menteri Yandri Susanto saat menghadiri kegiatan silaturrahim Syawal di Banten pada pertengahan April lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yandri secara khusus menantang LDII untuk menyiapkan model desa binaan yang mampu menonjolkan potensi spesifik wilayah.
Pemetaan Potensi di Berbagai Wilayah
Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menjelaskan bahwa delapan desa yang diusulkan bukanlah sekadar daftar administratif, melainkan wilayah yang telah melalui proses kurasi internal. Desa-desa tersebut mencakup representasi geografis dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi.
"Kami tidak bergerak dari nol. LDII telah menjalin komunikasi intensif dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta kepala desa setempat untuk memetakan potensi lokal, mulai dari penggerak ekonomi hingga sumber daya manusianya. Begitu amanah ini difinalisasi, kami siap langsung melakukan implementasi di lapangan," tegas Dody.
Apresiasi dan Penyusunan Peta Jalan Bersama
Merespons usulan tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen LDII. Menurutnya, LDII telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah yang memiliki dedikasi kuat dalam berbagai program penguatan nasional, termasuk ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas sorgum dan program bela negara.
Sebagai langkah nyata, Menteri Yandri menginstruksikan jajarannya untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) kolaboratif bersama LDII. Peta jalan ini nantinya akan menjadi panduan teknis bagi Kemendes PDT dan LDII dalam mengelola desa binaan tersebut secara terpadu.
"Saya menyaksikan langsung komitmen tinggi dari LDII, baik dalam aspek ketahanan pangan maupun pengembangan SDM. Oleh karena itu, saya meminta segera dibuat peta jalan agar pengelolaan desa binaan ini dapat berjalan sinergis dengan program-program kementerian," ujar Yandri.
Tantangan Digitalisasi Desa
Di sisi lain, pertemuan tersebut juga menyoroti hambatan krusial dalam pembangunan daerah, yakni akses informasi. Menteri Yandri memaparkan data yang cukup memprihatinkan mengenai keberadaan sekitar 3.000 desa yang masih berstatus blank spot atau nir-sinyal telekomunikasi.
Hal ini menjadi catatan penting dalam diskusi tersebut, mengingat kemandirian desa di era modern mustahil dicapai tanpa dukungan infrastruktur digital yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan seperti LDII diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengatasi kesenjangan informasi tersebut, sekaligus mendorong terciptanya desa mandiri yang sejahtera secara berkelanjutan.